Kepemimpinan di Era Disrupsi

Salah satu hasil reformasi di Indonesia adalah desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, namun implementasinya kurang merata. Banyak daerah masih kekurangan kapasitas dan sumber daya. Akibatnya ada kesenjangan dalam kualitas pelayanan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini memungkinkan terjadinya potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah. Desentralisasi juga belum menyelesaikan masalah korupsi yang menghambat pembangunan dan merugikan negara. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga masih menghadapi berbagai tantangan seperti politisasi dan resistensi internal yang besar.